25.6 C
Kendari
Minggu, Desember 4, 2022

Ratusan Pelaku Usaha di Konsel Ikuti Bimtek Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Konsel, Britakita.net

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Konawe Selatan (Konsel) menggelar bimbingan teknis (Bimtek).

Bintek dan an sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko ini diikuti 110 pelaku usaha di berbagai bidang.

Bimtek yang digelar, Senin (6/6/2022? di salah satu hotel di Kota Kendari tersebut menyasar para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Konsel.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPM PTSP Konsel, Muhammad Hamdar mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang perizinan berusaha.

“Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri. Khususnya dalam pelaporan kegiatan penanaman modal yang berlokasi di tiap kecamatan se Konsel,” kata Hamdar.

Sementara itu, Sekretaris DPM PTSP Konsel, Kumaraden memaparkan, bahwa sedikitnya ada tiga hal yang perlu dipahami terkait perizinan usaha berbasis resiko.

Ketiga hal tersebut yakni, sektor-sektor usaha yang termasuk dalam ruang lingkup OSS RBA, penetapan tingkat resiko skala kegiatan usaha, dan klasifikasi tingkat resiko.

BACA JUGA :  Grand Opening The Bonte Hotel, Komitmen Hadirkan Pelayanan Terbaik Bagi Pelanggan

Untuk mendaftarkan perusahaan kedalam sistem OSS RBA dimaksud, membutuhkan estimasi waktu pengerjaan lima hari kerja, dengan menggunakan layanan registrasi OSS.

“Pendaftar akan mendapatkan perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan,” papar Kumaraden.

Menurutnya, perizinan berusaha berbasis resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.

Tingkat resiko diukur berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

“Tiga hal utama yang perlu diketahui seputar aturan perizinan berusaha berbasis resiko yakni, sektor-sektor usaha, penetapan tingkat resiko dan peringkat skala kegiatan usaha, serta klasifikasi tingkat resiko,” jelas Kumaraden.

Berdasarkan penilaian analisis resiko yang bisa terjadi, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat resiko, yakni rendah, menengah, dan tinggi.

BACA JUGA :  Janji Tidak Ada Aktivitas Pertambangan, PT GMS dan Kapolsek Laonti Justru Ingkari Kesepakatan

“Tingkat resiko menengah pun dibedakan kembali menjadi tingkat resiko menengah rendah dan tingkat resiko menengah tinggi,” ujar Kumaraden.

Dengan adanya klasifikasi berdasarkan tingkat resiko, maka tiap kegiatan usaha harus memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan tingkat resiko kegiatan usahanya yang berbeda-beda.

Misal, perizinan berusaha untuk usaha dengan tingkat resiko rendah hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), yakni identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Jika kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah tersebut dilakukan UMK, maka NIB berlaku juga sebagai standar nasional indonesia (SNI) atau pernyataan jaminan halal.

Hal itu juga berbeda dengan tingkat resiko menengah rendah dan menengah tinggi yang perizinannya tak hanya berupa NIB, tetapi juga sertifikat standar.

“Sedangkan, bagi kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi, perizinannya berupa NIB dan izin,” tutup Kumaraden.

Laporan : Hds

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer

Berita Terkini

error: Content is protected !!