Kolaka, Britakita.net
Keamanan investasi di kawasan tambang Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan setelah insiden kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam) menimpa seorang pekerja tambang. Peristiwa ini dinilai semakin mempertegas rapuhnya situasi kamtibmas di wilayah yang digadang-gadang sebagai pusat industri nikel nasional tersebut.
Insiden terjadi pada Jumat, 10 April 2026, di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada. Seorang karyawan PT Toshida Indonesia, La Ode Tahir (39), mengalami luka berat setelah diserang oleh sekelompok massa menggunakan senjata tajam. Korban diketahui mengalami luka serius di bagian lengan dan langsung dilarikan untuk mendapatkan perawatan intensif.
Peristiwa bermula saat pihak perusahaan melakukan penutupan akses jalan produksi yang diduga dibuka tanpa izin di dalam wilayah konsesi resmi. Situasi kemudian memanas ketika sekelompok massa mendatangi lokasi dan memicu kericuhan yang berujung pada aksi kekerasan.
Kuasa hukum PT Toshida Indonesia, Asdin Surya, menegaskan bahwa langkah penutupan jalan merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga hak atas wilayah kerja yang telah memiliki legalitas lengkap, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
“Ini bukan kejadian spontan. Ada indikasi kuat tindakan ini dilakukan secara terstruktur,” ujar Asdin, Sabtu (11/4/2026).
Pihak perusahaan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka dan mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas serta menindak tegas para pelaku.
Kasus ini menambah daftar panjang gangguan keamanan di kawasan tambang Pomalaa. Sebelumnya, persoalan serupa telah beberapa kali mencuat, mulai dari sengketa lahan, perebutan akses jalan produksi, hingga aksi pemblokiran yang menghambat aktivitas operasional perusahaan.
Bahkan, persoalan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulawesi Tenggara pada awal Februari 2026. Dalam forum tersebut, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu aktivitas investasi legal. Namun, hingga kini gangguan kamtibmas masih terus berulang.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan investasi, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi.
Jika konflik terus dibiarkan berlarut, bukan hanya mengancam keselamatan pekerja, tetapi juga berpotensi menghambat operasional perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor. Dampaknya pun dapat meluas hingga memengaruhi pendapatan daerah dan nasional dari sektor pertambangan.
Di tengah ambisi menjadikan Pomalaa sebagai pusat hilirisasi industri nikel, situasi di lapangan justru menunjukkan tantangan serius. Diperlukan langkah konkret dan penegakan hukum yang konsisten agar kawasan ini benar-benar menjadi wilayah yang aman dan kondusif bagi investasi.
