Konsel, Britakita.net
Agenda sosialisasi yang digelar PT Sambas Minerals Mining (SMM) bersama masyarakat Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berujung ricuh setelah sejumlah warga dan pemuda memilih walk out dari forum musyawarah, Kamis, 23/4/2026.
Aksi tersebut dipicu kekecewaan masyarakat terhadap dugaan praktik perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak transparan, serta belum dilaksanakannya kewajiban reklamasi pasca tambang sejak tahun 2018 hingga saat ini.
Salah satu tokoh pemuda Desa Kiaea, Julianto Jaya Perdana, yang juga Founder Front Pemuda dan Masyarakat Lingkar Tambang Kiaea Watudemba (FELITA), mengungkapkan bahwa berbagai persoalan lingkungan belum diselesaikan oleh pihak perusahaan, meski aktivitas produksi telah berjalan.
“Aneh rasanya pihak manajemen sudah melakukan pengolahan tambang, tetapi baru sekarang melakukan sosialisasi program PPM. Padahal, kalau merujuk pada regulasi, itu seharusnya dilakukan sejak tahap eksplorasi, bukan saat produksi,” ujarnya dalam forum sebelum akhirnya meninggalkan ruangan.
Menurutnya, dampak paling dirasakan masyarakat adalah tidak berfungsinya lahan pertanian akibat dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang yang tidak diikuti dengan reklamasi. Ia menyebut sekitar 120 hektare sawah tidak lagi bisa dimanfaatkan karena hilangnya sumber air dan terganggunya sistem irigasi dari hulu Sungai Watudemba.
“IUP mereka sempat berakhir tahun 2020, tapi kewajiban reklamasi tidak dijalankan. Dampaknya sekarang dirasakan petani, sawah tidak bisa digarap karena tidak ada air,” tegasnya.
Ketegangan semakin memuncak saat masyarakat meminta kejelasan tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang dialami petani. Namun, jawaban yang diberikan pihak manajemen dinilai tidak memberikan solusi konkret, sehingga memicu aksi walk out sebagai bentuk protes.
Sebelum meninggalkan forum, warga sempat mengusulkan agar dilakukan peninjauan langsung ke lokasi hulu sungai untuk melihat kondisi riil di lapangan. Mereka juga menyebut luas lahan terdampak bahkan mencapai sekitar 150 hektare yang sudah dua tahun terakhir tidak difungsikan.
“Kami tidak ingin hanya janji-janji. Lihat langsung kondisi di lapangan supaya jelas. Masyarakat sudah rugi, tapi solusi belum ada,” tambah Julianto.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, termasuk tuntutan pemulihan lingkungan serta transparansi dalam perekrutan tenaga kerja.
Diketahui, kegiatan musyawarah tersebut berlangsung di Balai Desa Kiaea dan dihadiri oleh perwakilan manajemen PT SMM, di antaranya KTT Slamet Setyowibowo dan Sekretaris HO Sute, serta unsur pemerintah desa, BPD, Karang Taruna, dan masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT SMM terkait tuntutan masyarakat dan aksi walk out yang terjadi dalam forum tersebut.
