Konawe, Britakita.Net
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) begitu komitmen memajukan daerahnya sebelum mengakhiri masa jabatannya ditahun 2023 mendatang. Bersama Wakilnya, Gusli Topan Sabara, duet pasangan berakronim KSK-GTS itu tak ingin sibuk menanggapi sindiran dari segelintir pihak yang meragukan kinerja keduanya. Suara-suara sumbang itu dijawab KSK-GTS lewat tindakan dan kerja-kerja cerdas demi kemakmuran warga yang dipimpinnya.
Kerja cerdas pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe ditangan Kery Saiful Konggoasa bakal kembali terukir. Disamping sektor andalan yakni pertanian, perikanan dan peternakan, Kery memandang investasi dari luar bakal menjadi jawaban atas keinginannya memajukan sekaligus memakmurkan daerah. Bupati Konawe dua periode itu terus membuka ruang-ruang investasi di otoritanya. Teranyar, pemkab menggadang-gadang salah satu wilayahnya, yakni kecamatan Routa untuk dibangunkan kawasan mega industri baru di Konawe.
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, dalam waktu dekat, kawasan mega industri baru akan kembali hadir di otoritanya. Tepatnya, di kecamatan Routa. Investor Tiongkok siap menyuntikkan dana segar sebesar 5 Miliar USD (sekira Rp 60 Triliun) untuk membangun kompleks pabrik nikel, lithium dan kobalt di wilayah paling barat Konawe itu. Kery mengaku, dirinya saat ini sedang berjuang di pusat agar status kecamatan Routa sebagai kawasan penyangga industri di Morowali (Sulawesi Tengah) bisa diubah menjadi kawasan inti industri. Perjuangannya itu dilakukan untuk mempercepat masuknya investasi asing yang ingin membangun kompleks pertambangan di Routa yang dinamai PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP).
“Kita tidak menutup ruang terkait investasi, asalkan sesuai rambu-rambu aturan dari pemerintah. Sebab, investasi itu memberikan dampak positif, diantaranya bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Konawe,” ujar Kery Saiful Konggoasa, kemarin.
Politisi PAN Sultra itu menambahkan, mega industri di Routa direncanakan berada diatas lahan seluas 3.860 hektar. Diatas lahan itu, sambungnya, bakal dibangun semua infrastruktur pendukung dalam jangka waktu lima tahun.
“Rencana investasi di Routa saat ini tinggal masalah perizinan saja. Pengerjaan konstruksi pabrik belum dilakukan,” tambahnya.
Kery menuturkan, butuh perjuangan ekstra untuk memuluskan hadirnya mega industri bernama PT IKIP yang bakal beroperasi di kecamatan Routa. Kendala dan rintangan dalam setiap proses, pasti ada. Salah satunya, lahan seluas tersebut berstatus hutan produksi terbatas. Tak ingin menabrak hukum positif di Indonesia, pemilik modal pun kini mengupayakan penurunan status lahan dengan mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) melalui Gubernur Sultra.
“IPPKH itu bentuk pengelolahan hutan. Itu yang mereka (investor) tengah lakukan,” ungkapnya.
Rencana investasi asing di Routa, bukan tanpa sebab. Kery menuturkan, Routa merupakan kecamatan paling barat Konawe yang potensial menjadi pusat pertambangan atau investasi. Sumber daya alam (SDA) khususnya tanah di wilayah itu dikaruniai kandungan nikel yang melimpah. Selain itu, lithium yang juga turunan nikel, potensial untuk digarap di daerah itu. Yang mana, lithium merupakan bahan baku baterai penggerak mobil listrik yang mulai dikembangkan di beberapa negara di Eropa.
“Negara-negara di Eropa sudah ancang-ancang tahun 2025 keatas, kendaraan (mobil) itu sudah memakai tenaga baterai. Tidak ada lagi yang memakai bahan bakar seperti saat ini,” terangnya.
Dikatakannya, kecamatan Routa saat ini masih berstatus kawasan penyangga industri Morowali dan diperjuangkan untuk menjadi kawasan utama (inti). Kery mengaku telah mengusulkan perubahan status wilayah kecamatan Routa tersebut. Kery menyebut, proyeksi serapan tenaga kerja dengan hadirnya PT IKIP di Routa mencapai 16.000 orang. 80 persen diantaranya, porsikan bagi serapan pekerja lokal.
“Jadi kita prediksi lima tahun kedepan, kita sudah krisis tenaga kerja. Bahkan mungkin dengan magnet pertambangan yang menjanjikan di Konawe, mungkin warga juga akan tinggalkan persawahan. Tapi bukan itu yang kita inginkan, harus ada keseimbangan. Intinya, kita terbuka dengan investasi asal sesuai regulasi,” celetuknya. (Advetorial)
