Konkep, Britakita.net
Kasus stunting tidak bisa di pandang sebelah mata, stunting merupakan gejala kekurangan energi kronis akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama sehingga mengganggu tumbuh kembang pada anak.
Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) angka anak dengan gejala stunting meningkat drastis dari tahun ke tahun, diduga akibat pola asuh, pola makan dan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap stunting.
Berdasarkan data yang diterima, kasus stunting di Konkep tahun 2020 hanya 89 kasus. Akan tetapi, kurangnya perhatian serta tidak pahamnya para Kepala Desa (Kades) sehingga di tahun 2021 kasus stunting meningkat menjadi 239 kasus.
Padahal Peraturan Bupati (Perbup) tentang perintah penanganan stunting untuk seluruh stakeholder telah dirilis ada dari tahun sebelumnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep dibawah kepimpinan H. Amrullah dan Andi Muh Lutfi terus berupaya agar penurunan angka stunting di Konkep turun hingga 14 persen.
Hal tersebut sesuai pernyataan menteri kesehatan bahwa pemerintah menargetkan pravelensi stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Maka untuk mencapai terget tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen di setiap tahunnya.
Olehnya itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan H. Sastro melalui Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Bisman mengatakan, sasaran untuk penurunan angka stunting adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak baru lahir, kemudian calon pengantin dan remaja putri.
Akan tetapi, di Konkep tidak masuk kategori tersebut, yang masuk dalam kategori stunting dan sasaran utama itu adalah anak atau baby nol bulan sampai 24 bulan.
“Pertahun 2020 kemarin kasus stunting di Konkep mencapai 89, meningkat tajam tahun 2021 hasil pendataan per- Desember 239 kasus,” kata Bisman (8/3/2022).
Pihaknya juga telah memaparan saat melakukan rapat koordinasi lintas sektor yang Tim Perceparan Penangana Stunting (TPPS) untuk wilayah Konkep bahwa pengukuran per- Januari tahun 2022 adalah 239.
“Ini bisa di katakan dari tahun 2021 hingga 2022 peningkatan angkat stunting hingga 200 persen. Sehingga harapan kami dengan adanya kasus ini kita harus greget melihat fenomena, sehingga semua lintas sektor terkait terlibat aktif dalam penurunan angka kasus ini,” harapnya.
Bisman menyebut, dikwatirkan dengan meningkatnya kasus stunting di Konkep, akan berdampak berjalannya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan ini bisa berjalan karena adanya kasus-kasus lain seperti penyakit bawaan.
Menurutnya, pihaknya tetap meningkatkan kapasitas petugas kami yaitu petugas gizi dengan lintas program di Bidang Kesmas berupa melakukan penguatan agar lintas program yang berada di Kabupaten maupun Puskesmas tetap singkron dalam menjalankan tugas mereka.
“Bahwa bagaimana melakukan percepatan ketika ada kasus maupun belum ada kasus. Mereka harus tetap aktif terpadu dalam turun kelapangan memberikan informasi kelintas sektor lain tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.
Bisman juga mengatakan dari Dinkes hanya melakukan intervensi langsung ketika mendapatkan kasus tersebut.
“Artinya ketika desa tidak mampu, kami dari Puskesmas atau Dinkes terjun langsung. Berarti dengan kata lain ada juga di pembiayaan seperti pembelian susu dan yang lainnya,” terang Kabid Kesmas.
Untuk di ketahui, Dinkes sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kasus stunting di Konkep, terbukti di tahun 2019 dinkes telah melakukan pembiayaan seperti perbelanjaan susu.
“Ini tidak seberapa karena ada bantuan khusus dari kementerian kesehatan yang di distribusikan melalui Puskesmas,” jelasnya.
Ia juga menuturkan, pada saat rapat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedda) bersama dinas terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Organisa Perangkat Daerah (OPD) lainnya, untuk penanganan stunting di tegaskan bahwa semua Kades dan lurah agar tertuang ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
“Pihak desa juga tidak bisa melakukan perbelanjaan jika tidak tertuang di APBDSnya, atau dalam RKPDSnya, karena setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) setiap desa itu ada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” paparnya.
Tahun 2022 Dinkes telah bekerja sama dengan lintas sektor terkaitnya lainnya dan telah menetapkan Lokasi Khusus (Lokus) yang terdiri dari 23 Desa.
“Yang menentukan lokus bukan dari kami tetapi dari pusat, mereka mengevaluasi data yang kami kirim melalui Aplikasi elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), sehingga kami di pantau di pusat, maka dari pemantauan tersebut, pusat menentukan lokus di 23 titik desa yang berada di Konkep,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Langara Irpan menyatakan bahwa pencegahan stunting mulai dari remaja putri, dilakukan intervensi agar diberikan tablet penambah darah sehingga tidak anemia, begitupun prosedurnya juga. Ibu hamil, ibu menyusui dan pada saat lahir anak.
Pihak atau tim TPPS mengintervensi agar diberikan ASI eksklusif sampai enam bulan, setelah itu diberikan makanan pendamping yang sesuai dengan umurnya dan jenisnya, karena status gizi mempengaruhi dua hal yaitu penyakit infeksi dan asupan anak di bawah umur dua tahun.
Menurutnya, stunting penanganannya harus melibatkan semua lintas sektor. Puskesmas juga senantiasa berkoordinasi dengan kades dan kami telah menyampaikan data-datanya kesetiaan kades.
“Jadi setiap Pemerintah Desa (Pemdes) mengetahui warganya secara langsung. Bahkan penderita kasus stunting beruntung seperti desa Kawa-kawali karena di setiap posyandu di adakan dan di kasih Pemberian Makanan Tambahan (PMT).”terang Irpan. (8/3/2022).
Dirinya juga mengkhawatirkan karena desa terkadang belum paham untuk kegiatan mereka seperti penanganan stunting, bahkan kegiatan di Posyandu hanya membuatkan makanan bubur kacang ijo.
“Untuk kasus stunting per- Desember di tahun 2021 Puskesmas Langara sesuai data yang kami terima sebanyak 191 kasus, padahal desa sudah dianggarkan untuk Penanganan stunting, tetapi terkadang teman-teman kades tidak memahami,” sambungnya.
Kades se- Kabupaten Konkep, lanjutnya, terutama wilayah kerja Puskesmas Langara yaitu Kecamatan Wawonii Barat bahwa petugas gizi sudah memberikan data kepada tiap kades serta memberikan informasi bahwa masyarakatnya yang terdapampak stunting dapat diberikan intervensi khusus.
“Memang dari kemarin-kemarin belum ada koordinasi dari pihak kades ke masyarakat dan memang pada dasarnya belum paham dengan penanganan stunting seperti apa dan bagaimana,” jelasnya.
Puskesmas Langara tahun 2021 inovasi yang di lakukan untuk menurunkan angka stanting yaitu lebih ke-edukasinya karena diketahui masalah stunting terdapat di asupan.
“Jadi untuk puskesmas Langara kita di tahun 2021 hingga sampai tahun belum ada inovasi terbaru dan kami hanya melakukan edukasi,” paparnya.
Dirinya berharap, para kades ada perhatian untuk penanganan stunting, karena mereka (Kades) juga di anggarankan untuk penanganan stanting dan ini menjadi perhatian mereka, sehingga kedepannya bisa di pahami dan berkolaborasi.
“Karena kita ketahui bahwa Puskesmas hanya melakukan edukasi terhadap masyarakat dan yang bisa mengintervensi itu adalah kades itu sendiri,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Kades Kawa-Kawali Kacamatan Wawonii Barat Kabupaten Konkep, Ganifo mengatakan, kesiapan dan keseriusan dalam penanganan kasus stunting.
Hal tersebut mengingat di desanya termasuk salah satu angka tertinggi yang terdampak stunting yaitu sebanyak 12 kasus dari jumlah warga keseluruhan 247 jiwa.
“Kalau respon kami dari pemerintah Desa Kawa-kawali sangat serius dalam penanganan kasus stunting, hanya kendalanya kami di dana yang sangat minim,” tegasnya.(9/3/2022).
Atas masalah ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Ulam Frisland menyatakan bahwa pada masa pandemi covid-19, kasus covid di beberapa daerah mengalami peningkatan tidak terkecuali di konkep.
Dimana hal ini bisa terjadi akibat dari pembatasan layanan terutama kegiatan posyandu selain itu juga bisa dimungkinkan ketakutan dari masyarakat untuk mengontrol kondisi kehamilan dan anak-anaknya yang umurnya dibawah lima tahun.
Menurutnya, stunting merupakan masalah kesehatan yang harusnya bukan sekedar dititik beratkan ke puskesmas. sebagai provider layanan kesehatan, ada baiknya di tingkat desa pun ikut andil dalam mendorong penanganan stunting.
“Dengan melakukan pendataan secara akurat ke warganya, dan melakukan edukasi serta memotivasi warganya utntuk memperhatikan, dan mau mengontrol kondisi gizi dari anak-anak dibawah 5 tahun,” kata Dr. Ulam. (10/3/2022).
Maka dari itu, pihak terkait seperti Dinkes, Puskesmas, BKKBN, Bapedda, Dinsos, Capil, Ketapang dan Desa harus selaras dan singkron untuk menurunkan angka stunting di Konkep.
Hal itulah sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konkep dua periode yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan memberikan pelayanan kesehatan gratis. (AdV).
Laporan : Aan Ahmad
Editor : Bang Upi
