Bombana, Britakita.net
Penginputan data kemiskinan saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah terutama dalam hal pengambilan data, hal ini di ungkapkan Pj. Bupati Bombana, Burhanuddin saat menghadiri Coffe Morning, Rabu (4/10/23) di aula Tanduale Sekretariat Daerah, yang turut dihadiri oleh para pimpinan OPD maupun Forkopimda Kabupaten Bombana.
Menurutnya keakuratan data yang ada saat ini masih data yang terdaftar sajak 2015 lalu sehingga perlu kiranya lakukan pendataan baru mengingat data kemiskinan sudah banyak alami perubahan dan minta agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera melakukan langkah-langka strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan Stunting di wonua Bombana khususnya.
“Kalau penanganan kemiskinan dan stuting ini bisa berjalan dengan baik tentu kita bisa memastikan keluarga miskin dan anak terdampak stunting perlu di lakukan verifikasi dan validasi data secara langsung atau mandiri,” ujar Burhanudin
Mantan Pj Bupati Konkep itu jug menjelaskan bahwa untuk menghindari ketimpangan atau salah sasaran maka sebaiknya gunakan aplikasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan pemerintah pusat dan daerah.
Bukan hanya itu saja, ketimpangan terjadi di masyarakat yakni adanya berbagai bantuan yang di salurkan pemerintah pusat maupun daerah di agak kurang tepat karna msih menggunakan data tahun 2015 silam sehingga dengan kondisi tersebut sehingga pemerintah daerah melakukan pelabelan rumah warga miskin, namun kenyataannya masih terdapat rumah yang tidak layak untuk di labeli.
“Kemarin saya memberikan bantuan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Poleang dan pemekarannya, ternyata di sana masih ada salah satu warga yang mengakui sebagai warga miskin, rumahnya di label, sementara informasi dari warga lainnya kalau yang bersangkutan memiliki tanah seluas 10 hektar ini ni tidak masuk akal,”ujar Burhanuddin.
Mantan Kadis ESDM Sultra itu juga meminta dengan tegas agar instansi teknis melakukan verifikasi dan validasi data seakurat mungkin agar dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah tepat sasaran, efektif dan efisien.
“Saya minta Dinsos dan perangkat kecamatan untuk lakukan validasi data untuk maksimalkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di kabupaten bombana,” tuturnya.
