Cemari Mata Air Masyarakat di Kabaena, PT TMS Akan Dipanggil Dewan
- account_circle redaksi
- calendar_month Sen, 5 Sep 2022
- visibility 1.434
Kondisi Air yang digunakan masyarakat yang diduga telah dicemari Aktifitas Pertambangan PT TMS di Kabaena. (FotoL Istimewa)
Bombana, Britakita.net
Aktifitas PT Tonia Mitra Sejahtra (TMS) yang beroprasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sultra, disoal dengan masyarakat setempat. Pasalnya aktifitas Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Nikel itu mencemari mata air warga yang sudah puluhan tahun digunakan masyarakat sekitar.
Hal tersebut diungkapkan salah satu warga Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur, Eldiyatri Sultansyah yang menjelaskan air yang digunakan selama puluhan tahun dari sumber Gunung Sabanano, yang dulunya sangat jernih kini menjadi keruh.
“Mata air disana sudah lama kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ini sudah kabur sekali bewarna merah,” katanya.
Kerunya air tersebut diduga kuat karena adanya aktifitas pembangunan Jetty Dua yang tidak jauh dari Sumber Mata Air, dan Jetty tersebut merupakan wilayah Konsesi PT TMS. Atas kejadian tersebut masyarakat meminta PT TMS segera bergerak cepat, karena masyarakat sangat minim air bersih.
“Kurang lebih 24 saya tumbuh besar di Desa Balo, sangat kaget melihat air keruh. Setahu saya juga belum pernah ada sosialisasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh PT TMS ke Masyarakat Kecamatan Kabaena Timur, dan sekarang dampaknya sudah kami rasakan,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Bombana, Amiadin yang juga dikonfirmasi secara terpisah menyayangkan sikap Perusahaan yang beroprasi di Daerah Pemilihannya (Dapil) itu. Karena PT TMS terlalu mementingkan melakukan Eksploitasi sehingga mengesampingkan dampak aktifitasnya terhadap masyarakat sekitar.
“Aktifitas sampai-sampai mencemari lingkungan itu sudah sangat fatal, apalagi pengakuan warga tidak pernah ada sosialisasi AMDAL diwilayah Kabaena Timur itu sudah sangat keterlaluan. Kami tahu PT TMS memiliki IUP tetapi juga harus mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.
Lanjut Anggota DPRD Tiga Periode itu, dirinya akan memanggil PT TMS Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui DPRD Bombana. Dengan harapan Perusahaan tidak melakukan hal yang semena-mena, karena seluruh kegiatan Pertambangan itu sudah diatur dalam Undang-undang yang harus dipatuhi.
“Siapa lagi yang mau di dengarkan kalau bukan Pemerintah, Oke jika mereka punya IUP, namun tata kelola pertambangan itu diatur oleh undang-undang dan hak-hak masyarakat itu jangan di kesampingkan,” tambahnya.
Laporan: Fendi
- Penulis: redaksi
