25.6 C
Kendari
Minggu, Desember 4, 2022

September 2022, Ada 168 Desa di Konawe Akan Laksanakan Pilkades

Konawe, Britakita.net

September 2022 mendatang, pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal dihelat. Ada 168 dari 291 desa di Konawe yang akan menggelar hajatan tersebut.

Peraturan Bupati (Perbup) terkait petunjuk teknis (juknis) tahapan pelaksanaan Pilkades telah ditandatangani Bupati Konawe pada 29 Juni 2022 lalu. Isi Perbup nomor 43 tahun 2022 itu, salah satunya membahas terkait calon Kades (Cakades) yang berasal dari desa yang berbeda dari tempatnya mencalonkan diri.

Perbup tersebut membolehkan Cakades di desa A berasal dari desa B. Meski demikian, ia hanya punya hak dipilih, tetapi tidak punya hak sebagai wajib pilih di desa tempatnya mencalonkan diri.

BACA JUGA :  Dikbud Konawe Laksanakan Program Sehari Berbahasa Tolaki di Lingkungan Sekolah

Informasi tersebut juga ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe Keni Yuga Permana. Menurutnya, tidak ada persyaratan berapa lama berdomisili bagi Cakades yang tidak tinggal di desa tersebut.

“Cakades pendatang hanya diperbolehkan menjadi calon, bukan wajib pilih. Wajib pilih sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perbup Konawe nomor 43 itu, minimal enam bulan berdomisili di desa tersebut dan dibuktikan dengan adanya KTP. Kalau belum punya KTP, calon wajib pilih bisa pakai surat kependudukan dari Disdukcapil Konawe. Minimal enam bulan sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades,” jelasnya.

Keni menerangkan, Perbup Konawe nomor 43 tahun 2022 merupakan dasar pelaksanaan Pilkades serentak di Konawe. Dibolehkannya warga luar desa mendaftar sebagai calon di wilayah yang menggelar Pilkades, merupakan ketentuan yang telah disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

BACA JUGA :  Musrembang Data, Upaya Pemda Konawe Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Katanya, dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) sempat mengatur soal syarat domisili Cakades. Yakni, harus penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Akan tetapi, pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK RI.

“Yang kita akan perketat adalah terkait syarat wajib pilih. Jangan sampai ada calon dari luar yang melakukan mobilisasi masa dari luar desa yang tegah Pilkades,” tandasnya.

Laporan: Komar

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer

Berita Terkini

error: Content is protected !!