Jakarta, liputan.co.id – Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 dibatalkan karena keengganan salah satu pasangan calon, kini publik berkeinginan agar disuguhkan perdebatan dan diskursus pemilu presiden (Pilpres) yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji.
Mengacu kepada sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 nanti kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan “membocorkan” daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon Presiden.
“Saya sangat menyayangkan kebijakan mekanisme format debat, di mana daftar pertanyaan “dibocorkan” kepada para paslon seminggu sebelum debat,” kata Fahira, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (7/1).
Fahira khawatir, kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih pasangan Capres.
“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, bakal kalah dari cerdas cermat anak sekolahan,” ujar dia.
Senator DKI Jakarta itu mempertanyakan, jika alasan KPU “membocorkan” daftar pertanyaan supaya jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.
Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.
“Inikan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” pungkas Fahira.
