Bombana, Britakita.net
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menggelar pasar murah di Kecamatan Poleang untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau selama bulan suci Ramadhan. Program ini diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Bulog Cabang Bombana.
Di kesempatan tersebut Bupati Bombana, H. Burhanuddin, membuka secara resmi membuka kegiatan ini didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Fatmawati Kasim Marewa,
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, terutama di bulan suci Ramadhan, di mana permintaan cenderung meningkat dan harga sering mengalami lonjakan,” ujarnya.
Mantan Pj Bupati Bombana tahun 2022 /2023 tersebut mengungkapkan bahwa Pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam dengan harga di bawah pasaran. Pemkab Bombana menggandeng distributor serta pelaku usaha lokal untuk menjaga stok barang tetap tersedia dengan harga lebih terjangkau.
Lebih lanjut Suami dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bombana Fatmawati Kasim Marewa mengungkapkan bahwa Selain di Poleang, program ini juga telah dilaksanakan di beberapa kecamatan lain, seperti Kecamatan Mata Oleo, Lantari Jaya, Rumbia, Rumbia Tengah, dan Rarowatu.
“Kegiatan ini di pasar murah ini bisa mengurangi dampak inflasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Ujar Burhanudin usai meresmikan pasar murah di kecamatan poleang kabupaten Bombana.
Tak hanya sampai di situ, Selaku orang nomor satu di wonua Bombana Burhanudin juga menginstruksikan para camat untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memahami kebutuhan masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa jika ada camat yang hanya bekerja dari kantor tanpa terjun langsung, masyarakat diminta segera melaporkannya.
