Bombana, Britakita.net
Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Komitmen tersebut mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2025, dimana Kabupaten Bombana dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif.
Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Pelataran Ex MTQ Kota Kendari, Sabtu (25/10/2025), dalam rangkaian Opening Ceremony Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama dua kepala daerah lainnya, yakni dari Kabupaten Wakatobi dan Konawe Selatan dengan kategori penghargaan berbeda.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci kemandirian ekonomi, terutama di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
“Ekonomi mikro harus bergerak serentak, tapi butuh pendampingan agar manfaatnya dirasakan luas,” ujarnya Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong Sulawesi Tenggara menjadi wilayah yang cerdas finansial melalui gerakan nasional literasi keuangan.
“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera. Tidak ada satu pun keluarga di Sultra yang tertinggal,” tegasnya.
Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Program tahunan ini bertujuan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih melek finansial.
Selama dua hari pelaksanaan, BIK 2025 menampilkan berbagai kegiatan seperti pameran layanan keuangan, Gerakan Pangan Murah, edukasi bagi pelaku UMKM, BIK Night Run, zumba, serta pelayanan langsung ke masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Perwakilan LPS, Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara.
