Kendari, Britakita.net
Jajaran kepala pengawasan lingkup Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulewesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) mendatangani pakta integritas komitmen bersama menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (24/1/23).
Dalam kegaiatan tersebut, tampak hadir kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kepala Kantor Imigrasi (Kanim), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan), di Aula Kanwil Sultra
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba dalam kesempatan ini, ia sangat mengapresiasi para jajarannya, karena telah bekerja keras dan iklas sehingga dari tahun 2020 hingga 2022 telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi.
“Sebab untuk jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra sudah tiga kali mendapatkan penghargaan zona intregrasi WBK dan WBBM, Mulai 2020 Kanwil Sultra, 2021 Bapas Kendari dan di 2022 Kantor Imigrasi Kelas II A TPI Kendari, ini kebangaan tersendiri juga menjadi prestasi kita semua,” kata Sili Laba
Kemudian, Pria kelahiran NTT itu juga mengungkapkan bahwa perlu di ketahui tahun 2022 lalu, hanya ada tiga wilayah di Indonesia yang meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), salah satunya Kantor Imigrasi Kelas II A TPI Kendari.
“Maka dari itu kami patut berbangga, berkat kerja insan pengayom yang ada di jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra yang selama ini telah memberikan hatinya, pikirannya, waktu dan dedikasinya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Sultra,” ungkapnya
Tambahnya, berkat pencapaian itu ia mengelar penandatangan pakta integritas komitmen ini kepada seluruh jajarannya agar memberikan kerja terbaiknya.
“Dengan membangun kolaborasi serta sinergritasnya kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Sultra,” Pungkas Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba
Untuk diketahui, Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil Sultra melantik 13 pejabat administrasi dan fungsional di jajaran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulewesi Tenggara.
Laporan: Rahim Sidde
