Kendari, Britakita.net
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Poasia Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Senin 8 Agustus 2022.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kenrai LM Rajab Jinik mengungkapkan, kunjungan tersebut merupakan salah tugas legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak hal memang yang menjadi perhatian dalam hal tugas kita sebagai legislatif untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam hal ini Dinas Kesehatan yang memadai Puskesmas Poasia,” kata Rajab Jinik.
Ia mengaku, paka kunjungan tersebut menemukan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam hal sarana prasarana.
“Tadi ada beberapa hal, yang pertama terkait sarana prasarananya seperti tempat ruang tunggu umum plafonnya sudah mau jatuh, obat-obatan dan pelayanan, meskipun saat kita cek, Puskesmas Poasia PAD-nya terbesar tidak seimbang dengan perhatian Dinkes Kota Kendari,” bebernya.
Menurutnya, temuan tersebut bertolak belakang dengan visi misi Pemerintah Kota Kendari yang selama ini menggaungkan pembangunan Rumah Sakit ke dana PEN. Untuk itu dirinya meminta Pemerintah Kota dilakukan Rehabilitasi.
“Karna jujur saja milasalnya Peluskesmas Puasia terbesar di Kota Kendari yang kita cek PAD-nya terbesar, tapi kebutuhannya tidak belens dengan perhatian Dinas Kesehatan termaksud kekurangan obat,” ucapnya.
Tidak hanya itu, lajut Rajab ia juga menyayangkan penghapusan dana masyarakat miskin yang dinilai akan berdampak pada pelayanan di Puskesmas Poasia.
“Terkait dengan beberapa di sosial media tersebar persolan tentang pengahpusa dana masyarakat miskin. Makanya kita ambil testimoni di Puskesmas Poasia dan itu sangat dibutuhkan oleh Puskesmas,” terangnya.
“Ini akan menjadi perhatian serius kita ketika dalam pembahasan APBD kedepan dan ini kita pastikan betul bahwa dana ini harus masuk, karna itu akan menjadi beban rumah sakit dan juga resiko dari masyarakat miskin yang memang tidak mampu untuk mendapatkan hak kesehatannya itu tidak mau datang kerumah sakit,” sambungnya.
Ia juga menyampaikan ketidaksepakatan tentang penghapusan tenaga honoren yang putuskan pemerintah pusat. Sebab hal itu akan berpengaruh pada kurangnya pelayanan kesehatan di Kota Kendari khusunya Puskesmas Poasia.
“Ketika kita bicara penghapusan tenaga honorer di Puskesmas Poasia bahkan masih kekurangan tenaga inikan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat, dan memang tidak bisa kita ikuti kebijakan pemerintah pusat yang kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kota Kendarai dalam hal pelayanan kesehatan,” bebernya.
Kalau hal itu dibiarkan secara otomatis sebagai penyelenggara pemerintah tidak melindungi hak Kesehatan masyaraka, termaksud penghapusan tenaga honorer.
Untuk itu, pihaknya akan memanggil instansi-instalasi terkait guna membahas terkait dalam tahap pembahasan APBD dan ABPD induk 2023.
“Nanti kita panggil semua dalam tahap pembahasan persiapan anggaran APBDP dan APBD Induk di tahun 2023,”
Sementara itu, Kepala Puskesmas Poasia, Andi Nurmawanti mengaku infrastruktur Puskesmas memiliki beberapa kekurangan.
“Masalah bangunan ada beberapa kendala, seperti saat hujan bocor, dan ini mengganggu pelayanan, Sempat kita benahi tapi belum bisa semuanya,” katanya.
Tidak hanya itu, Ia juga menuturkan, masih kekurangan tenaga kerja, karena di UGD, Rawat Inap dan persalinan, butuh tenaga yang dinas.
“Kenyataan sekarang untuk PPNS-nya dari UGD hanya dua orang, Rawat Inap lima orang, sedangkan idealnya permasing-masing rawat inap atau UGD itu paling kurang harus 13 orang,” ucapnya.
Laporan : Rizal Saputra
