23.8 C
Kendari
Sabtu, Desember 3, 2022

Perangkat Desa se-Konkep Desak Bupati Copot Kadis PMD

Konkep, Britakita.net

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berdemonstrasi menuntut Bupati Konkep Amrullah mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Muhammad Yani dari jabatannya.

Dalam aksi yang digelar Senin, 25 Juni 2022, masa yang terdiri dari ratusan perangkat desa ini bergerak dari perempatan jalan poros Langara Lampeapi menuju dan finish di Kantor Bupati Konkep.

Jendral lapangan (Jenlap) Darsan dalam orasinya menegaskan jika kebijakan yang dikeluarkan Bupati Konkep sangat diperhatikan masyarakat.

Sehingga seharusnya kebijakan tersebut tidak bertolak belakang dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Darsan yang juga Ketua PPDI Sultra ini menjelaskan, status perangkat desa harus sesuai mekanisme pengkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian erangkat desa di pasal 1 angka 1.

Darsan juga memperjelas dengan Surat Edaran (SE) Bupati Konkep pada tanggal 5 Januari 2022 140 pasal 2 ayat 1 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BACA JUGA :  Kerap Jadi Langganan Banjir, Warga Jalan DI Panjaitan Sebut Pemkot Kendari Lakukan Pembiaran

“Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tahun 2021 tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar aturan tersebut maka perlunya ketegasan bupati untuk memberikan sanksi kepada Kadis DPMD, Kerena dianggap tidak mematuhi dan menjalankan Surat Edaran Bupati yang dikeluarkan 26 Januari 2022,” tegas Darsan.

Sementara itu, Koordinator lapangan (Korlap) Candra Adiatma memaparkan bahwa, sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pada Bab IV tentang perangkat desa pasal 22 massa kerja perangkat desa berakhir setelah perangkat desa bersangkutan genap berusia 60 tahun, dan dalam Peraturan daerah (Perda) pasal 25 perangkat desa berhenti yaitu ketika meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

“Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab XI ketentuan peralihan pasal 33 perangkat desa yang terangkat sebelum ditetapkannya,” ungkapnya.

Mengacu pada Perda ini, kata Candra, perangkat desa tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Hal itu juga mengacu Peraturan Bupati Konkep nomor 3 tahun 2022 tentang pedoman teknis Pengelolaan, tata cara pembagian dan penetapan besaran dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA :  Launching Penyaluran BPNT Untuk 1.454 Penerimaan Manfaat, Bupati Konkep: Semoga Membantu Pemenuhan Gizi Seimbang

“Bahwa pembayaran siltap Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa harus berlaku non tunai bukan tunai, namun dalam penerapanya saat ini, pemerintah daerah ternyata membijaksanai peraturan bupati yang belum diubah atau revisi,” tegas Candra.

Untuk itu, lanjutnya, PPDI menganggap jika terjadi demikian, maka secara tidak langsung sudah menyalahi aturan yang berlaku.

“Kepala Dinas PMD tidak menerapkan Surat Edaran Bupati atau tidak menaati surat edaran tersebut oleh kerna itu PPDI meminta agar kiranya Bupati Konawe Kepulauan segera mencopot Kadis PMD sebelum Konflik semakin membesar,” terangnya.

Menerima masa aksi, Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi berjanji bakal menindak lanjuti keluhan PPDI Sultra Kabupaten Konkep, sembari menunggu pak Bupati untuk meneruskan tuntutannya.

“Insya Allah saya mediasi agar katemu sama pak Bupati, jadi kita tunggu saja pak Bupati datang,” singkatnya.

Laporan : Aan Ahmad

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer

Berita Terkini

error: Content is protected !!