Walikota Ingatkan Tak Boleh Ada Lagi “Double Job” di BPR Kendari

oleh
oleh
Walikota Ingatkan Tak Boleh Ada Lagi “Double Job” di BPR Kendari

Kendari, Britakita.net

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Jumat (16/5/2025). Dalam rapat yang juga dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara itu, Siska menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk terus memperkuat kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kendari.

Wali Kota Siska mengungkapkan bahwa, total modal BPR Kota Kendari saat ini mencapai sekira Rp 6,5 miliar, terdiri dari Rp 5,3 miliar dari Pemerintah Provinsi Sultra dan sekira Rp 1,1 miliar dari Pemerintah Kota Kendari.

Meskipun belum ada tambahan modal baru dari Pemkot dalam beberapa tahun terakhir, BPR Kota Kendari telah berhasil menyumbangkan dividen lebih dari Rp 2 miliar kepada pemerintah kota.

BACA JUGA :  Gerak Cepat Pemkot Kendari Atasi Banjir

“Kami akan tetap mendukung pertumbuhan BPR, termasuk melalui pembahasan APBD 2026 yang direncanakan akan mengalokasikan tambahan penyertaan modal. Kami ingin BPR Kota Kendari tumbuh setara dengan perbankan lainnya,” ujar Siska.

Tak hanya soal modal, Siska juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam struktur manajemen BPR. Ia memastikan ke depan tidak ada lagi praktik “double job” antara komisaris dan direktur yang dinilai mengganggu efektivitas kinerja.

“Seluruh unsur pimpinan BPR akan diseleksi secara profesional, agar kinerjanya lebih fokus, kredibel, dan akuntabel,” tegasnya.

RUPS tahun ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya dihadiri oleh seluruh kepala daerah definitif yang kini memegang peran penuh sebagai pemegang saham PT BPR Bahteramas.

BACA JUGA :  Kajati Sultra Berganti, Hendro Dewanto Jaksa Tegas Itu Pindah ke Jateng

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menilai kehadiran para kepala daerah adalah sinyal positif atas komitmen bersama mendorong pertumbuhan lembaga keuangan daerah yang sehat dan transparan.

“RUPS ini sangat penting. Kepala daerah kini memiliki tanggung jawab penuh sebagai pemegang saham. Kami ingin BPR Bahteramas dikelola secara profesional, dengan pengawasan ketat dan transparansi tinggi,” ujar Gubernur.

Rapat ini turut dihadiri Sekda Provinsi Sultra, Ketua DPRD Sultra, Kepala OJK Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.