Kendari, Britakita.net
Pelaksanaan Musyawarah Daerah badan kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Senggara (Badko HMI Sultra) sementara berjalan dan telah dibuka pada Minggu (22/12/2024) di salah satu hotel di Kendari. Pelaksanaan Musyawarah Daerah badan kordinasi HMI Sultra dibawah kepemimpinan Irfan Karim dinilai cacat secara konstitusional dan merusak organisasi serta kaderisasi yang ada di Sultra.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Cabang HMI Konsel, Hendra Yus Khalid mengungkapkan, musyawarah daerah (Musda Badko HMI) merupakan salah satu mekanisme yang harus dilakukan HMI untuk regenerasi dan kaderisasi dan juga merekonstruksi pemikiran pemerintah, masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda bahwa HMI adalah organisasi terpandang, organisasi nyata untuk membentuk seseorang menjadi yang berguna.
“Musyawarah BADKO HMI di Sultra dibawah kepemimpinan Irfan Karim yang tidak secara konstitusional dinilai cacat maka secara tidak langsung akan merusak marwah organisasi dan kader-kadernya serta secara umum akan merusak organisasi dimata pemerintah, masyarakat, pemuda dan mahasiswa ,” katanya.
“Kok bisa tidak ada SK dari PB HMI melaksanakan musyawarah, kan harus jelas legal standingnya, kan harus dapat pengakuan baik secara de jure maupun de facto sehingga jelas arah dan tujuannya,” katanya.
Jika dilaksanakan Musyawarah tanpa status yang jelas berarti selama dua tahun kepemimpinannya diduga organisasi HMI dijadikan sebagai organisasi alat memperkaya diri alias menakut takuti pemerintah dan yang lainya. Ketua Cabang HMI Konsel itu juga mengatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah sangat melukai hati kader HMI.
“Kenapa tidak, minimal kalau tidak ada SK dari PB HMI, ada pengawas dari PB HMI agar bisa dipantau, apa memang pelaksanaan Musyawarah ini benar sesuai AD/AR HMI ataukah seperti apa. Dan saya menduga pelaksanaan Musyawarah tersebut hanya bersifat pragmatis saja,” tambahnya.
Hendra juga menambahkan Pelaksanaan Musyawarah Daerah yang tidak konstitusional tidak hanya merusak organisasi akan tetapi akan merusak tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat kepada kader-kadernya, cepatlah sadar. Jika masih dilanjutkan musyawarah tersebut dibawah kepemimpinan Irfan Karim maka dirinya pastikan organisasi HMI tidak akan lagi menjadi organisasi Besar di Sultra dan sedikit mahasiswa ataupun pemuda yang respect dan berminat untuk masuk di HMI dan kader-kadernya akan terputus untuk berproses karna Mereka nilai ruang kaderisasi di HMI sudah tidak baik-baik lagi. Katanya
“Kami kader HMI SE Sultra menolak pelaksanaan musyawarah BAKDO HMI Sultra dibawah kepemimpinan Irfan Karim dan kami meminta kepada pengurus besar HMI agar sekiranya memecat Irfan Karim sebagai kader dan membatalkan serta menolak seluruh hasil musyawarah BAKDO HMI Sultra dibawah kepemimpinan Irfan Hakim,” tutupnya.
