Kendari, Britakita.net
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara membuka ruang kritik seluas-luasnya melalui Press Gathering dan Penyuluhan Hukum dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Kendari tersebut mengusung tema nasional “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat,” dan menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta insan pers, Kejati Sultra menegaskan komitmennya membangun transparansi kinerja dan memperkuat kepercayaan publik melalui dialog terbuka dan interaktif.
Kepala Seksi (Kasi) 4 Intelijen Kejati Sultra, Purnama, menyampaikan bahwa forum tersebut bukanlah agenda formalitas semata, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan masukan langsung kepada kejaksaan.
“Pada kesempatan ini kita berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman, dan membuka ruang diskusi terkait pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi. Kami ingin masyarakat ikut mengawasi dan mengkritisi, karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri,” ujarnya.
Agenda kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama memuat penyampaian materi tentang tindak pidana korupsi oleh Plt. Kasi Penkum Kejati Sultra, yang menjelaskan pola-pola korupsi, aspek hukum, serta metode pencegahannya.
Materi ini menekankan bahwa kesadaran publik merupakan benteng pertama dalam memutus peluang terjadinya praktik korupsi.
Sesi kedua menghadirkan pemaparan capaian kinerja Kejati Sultra sepanjang 2025 oleh Yusran dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus).
Mulai dari jumlah perkara yang ditangani, progres penyidikan, hingga langkah-langkah penguatan integritas internal turut dipresentasikan secara detail kepada peserta.
Bagian paling hidup dari acara ini terjadi pada sesi diskusi terbuka.
Para jurnalis dan akademisi tidak hanya mengajukan pertanyaan tajam, tetapi juga memberikan kritik konstruktif terkait pola komunikasi publik Kejati, transparansi penanganan perkara, hingga perlunya edukasi hukum yang lebih merata di masyarakat.
Purnama menegaskan bahwa kritik merupakan elemen penting dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum.
“Kami tidak anti kritik. Justru kami membuka panggung ini agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung. Pers adalah mitra strategis dalam mendorong pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih,” ungkapnya.
