Kendari, Britakita.id
Demokrasi Indonesia kini dinodai dengan hoax-hoax, dan untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut Jaringan Demokrasi (JaDi) Nasional harus mampu berkoodinasi dengan stekholder terkait. Yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Hal tersebut diungkapkan oleh Presidium JaDi Nasional, Juri Ardiantoro menjelaskan JaDi harus ikut terlibat dalam organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat dan memperbaiki pemilu indonesia.
” JaDi merupakan suatu organisasi atau perkumpulan nasional. Yang bertugas menjamin Demokrasi berjalan dengan baik, meskipun kita ketahui bersama bahwa, saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam melaksanakan pemilihan dan secamnya,” ucapnya Rabu, (20/02/19).
Lebih jauh Ia menjelaskan, ada pola-pola baru atau kenyataan-kenyataan baru yang membuat demokrasi semakin keras untuk diperjuangkan. Hoax merajela dalam pemilu dalam hal ini politik, dan lain sebagainya.
“Disinilah salah satu peran JaDi untuk bersama sama dengan instansi terkait memperbaiki sistem demokrasi kita, agar kita tidak tertipu dengan hoax-hoax yang ada,” paparnya.
Sementara itu Koordinator JaDi, Hidayatulah mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyetor nama-nama yang masuk dalam organisasi JaDi, untuk bekerja sama dengan Bawaslu sebagai pemantau Pemilu.
“Itulah yang paling terikat dengan program JaDi kita, agar kita dapat bersama menjamin Demokrasi ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
Laporan: Kadir Jaelani
