Aktifitas PT BKM di Konkep, LINK Sultra: Praktik Licik Harita Grup Membodohi Pemerintah

Kendari, Britakita.net

“Hanya Ganti Kulit saja, mungkin kata itu yang menggambarkan Praktik Licik Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii. Mereka mengelabui Pemerintah dan bodohnya lagi Pemerintah mau dikelabuhi oleh Harita Grup,” kata Ketua Eksekutif Lingkar Kajian Kehutanan (LINK) Sultra, Muh. Adriansyah Husen dalam keterangan Persnya.

Hal itu disampaikan secara lantang oleh LINK Sultra, dimana dalam Investigasinya pada PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan PT Bumi Konawe Mining (BKM) yang kini sedang mengeruk Nikel di Pulau Kelapa. Keduanya merupakan perusahaan dibawah naungan Harita Grup, dimana PT GKP saat ini sedang menghadapi penolakan besar-besaran dari masyarakat ditambah adanya putusan Mahkama Agung (MA), Mahkama Konstitusi (MK) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengharuskan PT GKP hengkang dari Konawe Kepuluan (Konkep).

“Maka datanglah PT BKM yang dengan ajaibnya mendapatkan langsung mendapatkan Kuota penjualan Nikel atau RKAB sebanyak 1,3 juta Metrik Ton (MT) ditahun 2025,” katanya.

Lanjut Andriansyah Husen PT BKM muncul merupakan akal bulus Harita Grup agar bisa tetap mengeruk Nikel di Konkep. Karena PT GKP semakin kencang gejolak penolakan masyarakat meskipun hingga saat ini PT GKP masih terus melalukan aktifitas pertambangannya tanpa memperdulikan putusan MA, MK dan PTUN.

“Yang lucunya pemerintah mau-mau saja dikebuhi, meskipun kami tahu pasti ada saja oknum-oknum pemegang kebijakan yang berani menjual hargadiri Negara demi kepentingan pribadinya.

Uniknya Dirjend Minerba Kementerian ESDM RI memberikan persetujuan RKAB atau kuota penjualan untuk produksi pada tahun 2025 ini sebanyak 1.300.000 MT terhadap PT BKM tanpa mempertimbangkan melakukan proteksi dan evaluasi.

“Aparat Penegak Hukum pun tak banyak bertindak dalam berpihak kepada warga wawonii yang didiskriminasi justru APH berpihak kepada perusahaan,” katanya.

Ketua Eksekutif LINK Sultra pun mengecam aktifitas PT GKP maupun PT BKM yang cuman bermodalkan IUP dan orang dalam tanpa perizinan lingkungan (Amdal) maupun kehutanan (PPKH) harusnya sudah angkat kaki dari pulau wawonii. Ini sangat mencederai hati masyarakat Sultra khususnya warga Pulau Waownii yang tadinya hidup harmonis tanpa ada konflik dengan hadirnya perusahaan PT GKP dan PT BKM justru menimbulkan konflik vertical dan horizontal, warga sesama warga saling serang, dan warga sesama aparat saling mencaci berujung didiskrimasi hingga penahanan.

“Perusahaan besar anakan dari Harita grup ini yang harusnya menjadi patron yang baik bagi perusahaan pertambangan yang lain, mereka justru mempertontonkan sikap yang buruk ketidak patuhan terhadap negara dan tidak memperdulikan segala perizinan agar aktivitasnya dalam kaidah kaidah pertambangan,” katanya.

Andriansyah Husen yang merupakan eks Ketua Mahasiswa Kehutanan Se Indonesia akan bergerak sampai ke pusat dan meminta langsung atensi dari bapak Presiden RI prabowo Subianto agar dua perusahaan PT GKP dan PT BKM segera angkat kaki dari Pulau Wawonii.

“Sudah saatnya kami bergerak,” tegasnya.