Bombana, Britakita.net
Puluhan Bendahara di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI.
Kegiatan ini, bertajuk Diklat Penguatan Kapasitas Bagi Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
Pelatihan ini merupakan langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap potensi kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2024 dan seterusnya.
Dengan dukungan dari BPK RI, diharapkan Pemda Bombana dapat meraih opini terbaik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, mengapresiasi kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI.
Menurutnya, pelatihan ini sesuai dengan regulasi yang mengamanatkan peningkatan kompetensi ASN, khususnya dalam rangka penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
“Perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Selain fokus pada penata keuangan, Pj. Bupati Edy berharap peserta diklat memahami masalah perpajakan dan standar akuntansi berbasis aktual.
Edy menegaskan bahwa pelatihan ini adalah kesempatan untuk mempelajari tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar guna mempertahankan opini positif dari BPK RI.
“Dengan tujuh kali meraih WTP, Bombana menunjukkan komitmen pada tata kelola keuangan yang baik,” bebernya.
Pj. Bupati Edy menekankan agar semua peserta dapat menerapkan pembelajaran dari diklat ini secara efektif, sehingga daerah dapat terus mempertahankan prestasinya dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
