Kendari, Britakita.net
Pengakuan Mengejutkan Polres Kendari yang memberhentikan kasus Aborsi di Kendari dengan alasan Restorative Justice (RJ) tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena kasus Aborsi merupakan tindakan melawan hukum yang dikecualikan untuk RJ karena menghilangkan Nyawa meskipun Janjin, dan Hukumannya diatas Lima Tahun Penjara dan juga dapat dikenalan Undang-undang Perlindungan Anak yang ancamannya diatas 15 Tahun.
Hal tersebut diungkapkan salah satu Praktisi Hukum Sultra, Andri Darmawan yang mempertanyakan dasar Polres Kendari melakukan Pemberhentian Kasus Aborsi dengan alasan telah dilakukan RJ. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan KUHAP, dimana diketahui tidak semua kasus itu bisa di RJ seperti yang diatur dalam UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Tentang RJ di Pasal 82 yaitu di Poin E, F dan H.
“Poin E itu isinya yang tidak bisa di RJ itu yang tindakpidananya diatas Lima Tahun, Poin F itu yang tidak bisa di RJ menghilangkan Nyawa dan Poin H yaitu tindakan Pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat,” katanya.
Lanjut Pengacara Kondang itu, menjelasakan pasa Poin Pasal 82 jelas bahwa yang menghilangkan nyawa tidak bisa di RJ, dan dikasus Aborsi ini menghilangkan nyawa meskipun di Janin karena dengan sengaja membunuh pertumbuhan Janin. Juga Pidana diatas Lima Tahun dalam kasus tersebut pelaku yang bertindak sebagai Bidan sesuai KUHAP dia harus ditambahkan 1/3 Hukuman yang berarti ancaman hukumannya diatas 5-10 tahun.
“Dan Poin H dipasal 82 itu, merugikan dan membahayakan masyarakat. Dan kita tahu ini kasus Aborsi ini sangat sensitif karena jika ada pembiaran pasti akan ada tindak-tindakan yang sama selanjutnya yang akan menimbulkan keresahan,” tambahnya.
Ketua Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Sultra itu juga menambahkan bahkan para pelaku Aborsi dapat dikenakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasa 80 ayat 3 yang menyebkan anak Meninggal Dunia dengan ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara. Dan didalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termaksud anak didalam didalam kandungan.
Dan Sedangkan kasus yang bisa di lalukan RJ sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yaitu adanya pemaafan dan pemulihan keadaan semula bagi korban. Dan yang jadi pertanyaan bagaimana pemulihan korban bisa terjadi sementara janin sdh diaborsi dan tdk bisa dipulihkan lagi.
“Jadi Polres Kendari harus berhati-hati dalam penerapan RJ, karena jangan sampai menimbulakan gejok ditengah masyarakat luas. Dan pemberhentian Kasus Aborsi dengan alasan RJ itu tidak sesuai dengan tujuan KUHAP,” tutupnya.
