25.5 C
Kendari
Minggu, Desember 4, 2022

Kemesraan Penguasa dan pengusaha saling Sengama Menjelang Munas KADIN

Momentum Munas KADIN yang akan di selengarakan di Kota Kendari merupakan hal yang terpenting dalam Pemrintah dalam menopang dan ikut menjaga Perekenomiam Nasional, meskipun hal tersebut bukan merupakan agenda Kenegaraan yang sipatnya wajib, tetapi hal tersebut sangat menyita perhatian Publik khusunya bagi para pelaku Usaha, pelaku Poltik,bahakan para penguasa sekalipun yang merupakan pengusaha yang sekarang menjadi penguasa di lembaga-lembaga Negara, persengamahan penguasa dan penguasa ini memang dalam berbagai diskusi, sudah terjadi sejak orde lama hingga saat ini, hal ini memang tidak menjadi masaalah selagi tujuan persengamahan ini untuk kesejatraan Rakyat dan peningkatan Ekonomi Nasional, tetapi akan menajdi buruk ketika Persengamaahan ini Penguasa dan Pengusaha hanya kepentingkan pelaku Usaha, parapelaku politik, yang imbasnya Masyrakat dan Rakyat tersebut hanya di jadikan Penonton di Negeri sendiri

Meskipun pelaksanaan Munas KADIN mendapat banyak kritikan Pro dan Kontra pelaksanaan Munas dengan alasan Covid-19,tetapi para Pengusaha bersikukuh untuk tetap menyelengarakan kegiatan tersebut yang di amini oleh Penguasa dalam hal ini pemerintah Pusat dan Daerah yang rencananya akan di buka langsung oleh presiden RI bapak Ir Joko Widodo. Padahal seperti kita ketahui Pemerintah Pusat sedang gencar-gencarnya melawan penyebaran virus corona di seluruh Indonesia, bahkan secara Ekonomi pun sangat berdamapk dengan adanya Covid-19, tetapi persengamahan penguasa dan pengusaha Di Munas KADIN ini sulit di bending meskipun dengan Alasan-alasan kemanusian yang katanya keselamatan rakyatlah yang utama tetapi bagi Munas KADIN itu Tidak, tetapi penulis tidak mau mencampuri pro dan kontera pelaksanaan Munas

Kembali ko topik awal, pada dasarnya KADIN (Kamar Dagang Industri)merupakan wadah parah Pengusaha Indonesia wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Yang tujuanya Mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah KADIN yang profesional di seluruh tingkat dengan  Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib bedasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,  Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global. Dan yang paling penting peningkatan ekonomi bagi Negara dan untuk kesejatraan rakyat dengan ekonomi yang berkeadilan Hal tersebut tidak selaras dengan tujuanya yang di mana penguasa dan pengusaha tersebut hanya mementikan Bisnis korporasi mereka sendiri,

BACA JUGA :  Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di DKI Jakarta

beragam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wakil negara hingga kini masih menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Tindakan, pilihan, strategi, atau keputusan terkait ekonomi yang seharusnya untuk kebaikan bersama, kini telah disalahgunakan untuk kesejahteraan segelintir orang. Sehingga, kebijakan tersebut menjadi remeh-temeh, tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.Kongkalikong antara pelaku ekonomi dan aktor politik serta penguasa tak luput telah melahirkan tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan kepentingan diri dan kelompok, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak. Inilah banalitas kebijakan ekonomi yang masih mengganggu kemajuan bangsa Indonesia yang musti mendapat perhatian serius dari kita semua.   Tampaknya, reformasi politik yang digelorakan anak-anak bangsa beberapa tahun yang lalu, belum menghadirkan reformasi ekonomi yang berkeadilan bagi semua kalangan dan pihak. Pengerukan sumber-sumber daya ekonomi, misalnya pertambangan minyak dan gas (migas) oleh pelaku bisnis atau investor asing kini semakin menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi konflik sosial. Ini semakin sempurna manakala para penguasa negeri ini ikut “mengamini” dengan memberikan keistimewaan berupa peraturan atau undang-undang. Di sinilah kita menyaksikan absennya negara dalam upaya mensejahterahkan rakyat.  

Persoalan hubungan Pengusaha dan Penguasa yang tidak banyak menguntungkan Masyarakat kecil ini sebenarnya sudah diawali sejak era Orde Baru. Penguasa sedemikian rupa mengondisikan jejaring kekuasaan (the web of power) menjadi tempat bergantung kalangan pengusaha. Dan pada kenyataannya, di era reformasi justru relasi itu semakin lengket, mesra, dan semakin mengakar. Menurut saya, proses pengambilan keputusan negara hingga kini masih menjadi permainan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pengusaha. Proyek-proyek siluman yang melibatkan anggota DPR dan pemilik perusahaan besar yang belakangan ini banyak disorot media massa adalah satu contoh. Dalam kondisi tersebut, hubungan negara dan pengusaha lebih mementingkan bisnis, ketimbang kepentingan rakyat. Akibat fatalnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak terurus.  

BACA JUGA :  Mengenal Sekilas Organisasi Parasemi Militer BANDERANO TOLAKI

Pemerintah seakan-akan tunduk kepada para pelaku usaha terbukti dari beberapa kasus yang terjadikhusunya di Sulawesi Tenggara yang menajdi tuan Rumah Munas tersebut banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah yang hanya mementingkan dan menguntungkan para pengusaha, seperti pengelolaan tambang Nikel, tambang-tambang Ilegal, pemberian IUP yang di duga tidak procedural, kejahatan lingkungan yang itu semua tidak di tindak oleh Pemerintah/Penguasa, Hal lain masuknya TKA Asing di Mega Industri PT.VDNI Dan PT.OSS, yang jelas-jelas melangar aturan tetapi karna Penguasa dan Pengusaha sudah Bersengama semua bisa di lakukan dan aturan bisa di Langgar, belum lagi berbicara masalah kesejatraan buruh secara Nasional yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah/Penguasa tetapi realitanya lagi-lagi masyarakat sipil menajdi korban Penguasa dan Pengusaha yang sudah terlanjur bersengama yang pada akhirnya lupa apa yang menjadi tanggung jawab terhadap Negara dan rakyat itu sendiri,isu yang terbaru terkait utang Negara yang sudah mencapai 6000 triluan yang telah mendapat warning dari BPK RI Hal tersebut seharusnya menajdi pokus pemerintah saat ini.

Di momentum pelaksanaan Munas Kadin di kota kendari yang akan di buka lansung oleh prsiden RI dan di hadiri ratusan bahkan ribuan tamu undangan dalam berbagai diskusi oleh paraAkademisi,Aktivis,Mahasiswa dan Masyarakat Sipil pada umumnya dalam berbagai penelitian dan diskursus, apakah hanya untuk melansungkan kepentingan Pengusaha,pelaku Politik dan Penguasa atau memang benar-benar membahas apa yang menajdi tujuan itu sesngunya demi Ekonomi Negara dan keberlansungan ekonomi kerakyataan. Yang di dalamya menguntukan para pelaku usaha dan Rakyat itu sendiri.Bukan sekdar acara Seremonial yang hanya merayakan hubungan Mesra antara Penguasa dan Pengusaha.

Penulis Oleh: Ilham Killing

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer

Berita Terkini

error: Content is protected !!