Izinkan Aktifitas Pertambangan Pasir Nambo, Asmawa Tosepu: Kami Beri Kebijakan Karena Soal “Perut”

waktu baca 3 menit
Jumat, 2 Des 2022 14:07 0 802 redaksi

Kendari, Britakita.net

Dengan alasan “Perut” Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memberikan kebijakan kepada Para Penambang Pasir di Kecamatan Nambo untuk tetap melakukan aktifitas pertambangan Pasir Nambo meskipun RTRW Pemkot Kendari Belum dirubah dengan kata lain tak dilegalkan adanya pertambangan di Kota Kendari. Tak hanya itu para pengusaha Pasir Nambo juga diwajibkan membangun Kolam Retensi untuk menghindari limbah yang akan mencemari Wisata di Pantai Nambo dan juga melakukan penghijauan.

Hal tersebut diungkapkan Pj Walikota Kendari, Asmawa Tosepu saat melakukan peninjauan terhadap aktifitas para pengusaha Tambang Galian C di Kecamatan Nambo bersama Tim Terpadu yang di Pimpin oleh Kapolres Kendari, Kombes Pol Eka Fathurrahman.

“Harus ada Kolam Retensi baru bisa melakukan aktifitas lagi. Agar Wisata unggulan Kota Kendari yaitu Pantai Nambo tidak tercemar akibat limbah yang ditimbulakan akibat pencucian Pasir Nambo,” tegasnya didepan salah satu Pengusaha yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Asri Perkasa, Asrifin.

Izinkan Aktifitas Pertambangan Pasir Nambo, Asmawa Tosepu: Kami Beri Kebijakan Karena Soal “Perut”

Penampakan alat berat yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan Pasir di Kecamatan Nambo. (Foto: Rahim Sidde)

Pj Walikota juga menambahkan, Kolam Retensi yang dibuat nantinya akan diteliti hasilnya apakah sudah maksimal untuk mengurangi limbah atau belum. Karena menurut Alumni IPDN Tahun 1997 itu yang menjadi permasalahan saat ini adalah Limbah yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan Pasir Nambo tersebut.

“Saya tegaskan tidak boleh ada aktifitas pencucian dulu sebelum Kolam Retensi jadi. Agar tak ada lagi keluhan masyarakat limbah dari pengelolaan Pasir,” katanya.

Mantan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga menambahkan bahwa dengan pertimbangan “Perut” Masyarakat, Pemkot dan Tim Terpadu memberikan kebijakan kepada para pengusaha dan warga sekitar untuk tetap melakukan aktifitas Pertambangan Pasir meskipun Ilegal karena hingga saat ini RTRW Kota Kendari tidak membenarkan adanya Aktifitas Pertambangan di Kota Bertakwa.

“Saat ini sementara kajian revisi RTRW dan itu dimungkinkan ada perubahan RTRW. Namun itu butuh waktu yang panjang, olehnya itu kami beri Kebijakan karena ini tentang “Perut” Masyarakat, tapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa harus ada Kolam Retensi, baru bisa beroprasi dan juga melakukan penghijauan kembali lokasi-lokasi yang sudah digarap,” tegasnya.

Kapolres yang juga diwawancarai mengatakan untuk menciptakan Kamtibmas yang baik, jajarannya membackup kebijakan Pemerintah tentang Aktifitas Tambang Pasir di Nambo.

“Selaku ketua tim terpadu kami akan mengawal kebijakan Pemerintah. Dan memastikn tak ada terjadi kekacauan diwilayah hukum kami,” ujarnya.

Untuk diketahui Pemerintah Kota Kendari Agustus Tahun 2021 lalu memasang Spanduk tanda larangan beroprasi diwilayah tersebut. Dimana Spanduk tersebut berisikan Larangan Pengelolaan Pasir sebelum mendapatkan izin pemanfaatan ruang sesuai Perda Kota Kendari Nomor 1 tahun 2012.

Laporan: Rahim Sidde

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *




error: Content is protected !!