Jakarta, Britakita.net
Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) resmi melaporkan dugaan tindakan melawan Hukum Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hari Jumat (24/7/2026). Beberapa dugaan yang dilaporkan HP21N Kepemilikan Kapal ASR 87 milik Gubernur Sultra yang diduga didapatkan dari hasil penyalagunaan Jabatan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua HP21N Arnol Ibnu Rasyid yang menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan tindakan melawan hukum Mantan Pangdam Hasanuddin di KPK. Disertakan beberapa bukti yang dilampirkan sebagai dasar melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan ASR.
” Ada Lima poin yang kami laporkan, pertama terkait kepemilikan Kapal, Lonjakan Harta Kekayaan, Audit BPK RI tentang Kepemilikan Saham PT Tonia Mitra Sejahtra, Adanya Kerugian Negara Rp 9 Triliun yang diaudit BPK dan TMS sudah beroprasi sejak 2018 dimana ASR masih aktif di TNI,” kata Arnol.
HP21N berharap KPK RI segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan dugaan pelanggaran Gubernur Sultra karena dirinya telah menyerahkan beberapa data dan informasi terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASR.
” Kami meminta KPK serius menanggapi laporan kami, dan kasus ini kami akan kawal sampai tuntas,” katanya.
Arnol Ibnu Rasyid juga menanggapi beberapa pihak yang menilai wajar kenaikan Harta Kekayaan Gubernur Sultra bahkan ada yang sebut Gubernur Sultra telah jujur melaporkan seluruh harta kekayaannya di KPK melalui LHKPN.
“Wajarnya gimana? Gaji Gubernur gaji dan Tunjangannya berapa? Tentu saja kenaikan harta kekayaan itu dari hasil bisnis ASR dan Bisnisnya apa saja selain PT TMS? Dan laporan di LHKPN katanya transparan apa benar semua yang dilaporkan nilainya sudah benar karena itu tidak jujur? Dan apakah semua hartanya sudah dilaporkan?,” tutupnya.
