Bombana, Britakita.Net
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan dengan menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan, Senin (29/7/2025), bertempat di ruang rapat Measa Laro.
Forum ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Forum yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Fokus utama forum adalah meningkatkan mutu layanan dan memperluas cakupan peserta JKN-KIS tanpa diskriminasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., MPWK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Rinaldi Wibisono, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Direktur RSUD, para kepala Puskesmas, organisasi profesi kesehatan, perwakilan BPJS Bombana, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya membangun sinergi antarinstansi demi mendukung keberhasilan sistem kesehatan nasional.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif dan merata hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan.
“Forum ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Ahmad Yani.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, juga menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan demi optimalisasi program JKN-KIS.
“Kami siap memperkuat kerja sama teknis dan strategis dengan pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan dalam pelaksanaan program JKN-KIS,” jelasnya.
Sebagai hasil forum, disepakati pembentukan Tim Teknis Kemitraan, yang bertugas untuk menyelaraskan pelaksanaan kerja sama, memantau implementasi di lapangan, serta menyusun laporan tahunan sebagai dasar evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata dari Pemkab Bombana dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif dan berpihak pada masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
