Konawe, Britakita.Net
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe, Rusdianto menerangkan perihal pernyataannya saat menemui massa aksi demontrasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) yang menyebut gerakan aksi demo tersebut bernuansa politik.
Saat ditemui awak media, Senin (02/11/20), Rusdianto mengatakan pernyataannya mengenai temuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hasil audit BPK ini, hari ini sudah terproses secara hukum, itulah yang saya minta teman-teman supaya mendorong itu. Kok DPRD ini, yang notabene selama ini sudah teman-teman anggota DPR sudah merindukan ini ruangan anggota kok itu yang dipersoalkan” terangnya.
Lebih lanjut, Kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengungkapkan program pembangunan ruang anggota dewan telah direncanakan sejak era Gusli Topan Sabara saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe.
“Dan program ini, waktu pak Gusli jadi Ketua DPRD dan saya Wakik Ketua, ini sudah kita dorong, seandainya mungkin pada saat itu pak Gusli tidak bergeser pindah jadi, mungkin hari ini dia yang mengeksekusi, makanya saya bilang ini sudah bernuansa politik” ungkapnya dihadapan awak media.
Rusdianto juga membantah bahwa pembangunan gedung ruangan anggota DPRD Konawe terkesan dipaksakan.
“Dan ini bukan program yang dipaksakan, yang tiba masa tiba akal, inilah yang perlu dipahami” bantahnya.
Disisi lain, Rusdianto menyebut nantinya gedung yang sedang dibangun tersebut akan dinamakan Gedung H. Ardin, sebab menurutnya penamaan gedung yang ada dilingkup DPRD Kabupaten Konawe disesuaikan dengan yang pernah menjabat dan sementara menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
Laporan: Arman T
Editor: Amar
