Ketua KNPI Bombana Minta Pemda Tuntaskan Polemik Tapal Batas Pulau Kabaena

Ketua KNPI Bombana, Muh Arham meminta agar pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan tapal batas antara Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Timur.

“Sudah ada hasil rapat dengar pendapat (RDP) pada 28 September 2022 kemarin yang memuat pemikiran solutif terhadap tapal batas. Jadi alangkah baiknya pemda segera bergerak untuk menuntaskan hal tersebut,” ucap Arham Minggu, (2/10/22).

Menurut alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, urgensi penyelesaian tapal batas itu sangat krusial.

“Betapa kelirunya jika kita membiarkan ada wilayah di Kabupaten Bombana yang batas wilayahnya, baik itu desa maupun kecamatan tidak jelas,” tagas Arham.

Mantan Ketua IKAMI Sulsel ini juga menuturkan, perusahaan atau pertambangan adalah kegiatan koorporasi yang dilakukan atas izin dari negara melalui pemerintah.

“Jangan kebablasan mengatakan tapal batas dengan perusahaan. Apalagi sampai ada yang berkomentar di media kecewa perusahaan tidak hadir dalam RDP pada 28 September 2022 kemarin,” urainya

Menurutnya, akan sangat bias jika ada yang mengaitkan persoalan tapal batas dengan perusahaan atau tambang.

“Tapal batas itu persoalan administrasi wilayah yang seharusnya sudah clear sejak wilayah ada. Baik itu desa, kecamatan maupun kabupaten terbentuk,” tegas Arham

Oleh karena itu lanjutnya, sebagai pemuda bombana yang ada dalam organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dirinya justru akan merasa malu jika RDP yang digelar di kantor DPRD Bombana 28 September 2022 kemarin dihadiri oleh perusahaan.

“Dan menyaksikan kita berdebat soal tapal batas yang belum clear. Jadi harapan kita, pemda segera menyelesaikannya hal itu,”tutupnya