Status Rafiudin Sebagai Caleg DPRD Buton Masih Aktif

Kendari, Britakita.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Buton La Ode Rafiudin yang kembali bertarung pada Pemilu 2019 sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Buton. Namun ikhtiarnya untuk melanjutkan perjuangannya mengawal aspirasi masyrakat Kabupaten Buton di persoalkan, karena dirinya diketahui merangkap jabatam sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Dengar Keluhan Masyarakat, Laskar ASR Buton Gelar Silahturahmi ke Petani 

215 Admin Britakita.net

Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ketua DPRD Kabupaten Buton, Dr. Kamaruddin saat ditemui jurnalis Britakita.id, dimana dirinya menjelaskan bahwa persoalan tersebut tak membuat kliennya mengurungkan niatnya untuk tetap berjuang bersama masyarakat. Karena tuduhan rangkap jabatan tersebut tidak mempengaruhi ataupun menggugurkan status Rafiudin sebagai Caleg DPRD Kabupaten Buton.

“Bawaslu telah melakukan sidang terkait rangkap jabatan itu namun hasilnya terbukti bahwa klien saya tidak melanggar administrasi Pemilu. Karena anggota BPD tidak wajib mengundurkan diri, dan tertulis dalam UU No 7/2017 khususnya di pasal 240 PKPU no 20 tahun 2018,” jelasnya.

Saksi ahli hukum itu juga juga mengatakan bahwa semua dugaan yang mengarah kepada ketua DPRD Buton tersebut itu berdasar. Dan jauh sebelumnya Rafiudin juga telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD yang membuat segala tuduhan itu tidak benar.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Pengembangan Aspal Buton, Kepala BKPM: Gubernur Sangat Proaktif

193 redaksi

“Jadi semua tuduhan yang dilimpahkan itu tidak terbukti, maka gugur semua tuduhan itu,” jelasnya saat ditemui di ruangannya Jumat, (25/1) sore kemarin.

Lanjut dia dengan demikian statusnya sebagai Caleg Pemili 2019 tetap berjalan, karena tidak terbuktinya tuduhan tersebut. Bahkan pihak Bawaslu juga telah menegaskan bahwa hasil dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rafiudin itu tidak melanggar administrasi Pemilu.

“Jadi yang bersangkuran masih berstatus sebagai Caleg, yang berhak mengikuti segala tahapan proses Pilcaleg 2019. Ini hanyalah sedikit cobaan, karena untuk berniat baik belum tentu jalannya baik juga dan klien saya jalani semua dengan baik dan positif. Dan kami berkeyakinan dengan niat yang baik dan iklas untuk berjuang kepentingan masyarakat pasti membuahkan hasil yang baik pula,” tutupnya. (dam/bk)