JDIH Bawaslu, Sumber Informasi untuk Masyarakat

KENDARI, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra terus memberikan informasi kepada masyarakat terutama masalah hukum pemilu.

Sumber informasi itu melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu dengan mengakses laman jdih bawaslu.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Target Vaksin Sudah di Penuhi, Bupati Konawe: Awal Tahun 2022, Kami Target 85 Persen

467 redaksi

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra, Bahari mengatakan tuntutan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu untuk menyediakan berbagai informasi hukum pemilu yang mudah, transparan dan akuntabel merupakan keniscayaan yang tak dapat ditolak.

Pasalnya, sambung dia, salah satu elemen kunci keberhasilan pengawasan pemilu adalah meningkatnya keterlibatan rakyat dalam pengawasan partisipatif yang ditandai salah satunya dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat luas.

“Akan tetapi, kesadaran hukum pemilu oleh masyarakat luas, seringkali terhambat dengan tidak tersedianya sarana yang dapat diakses publik dan ketidakcukupan informasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi landasan hukum pemilu dan bagaimana rakyat dapat terlibat setiap proses penyelenggaraan pemgawasan pemilu,” katanya, Selasa (11/10).

Baca Juga

11 bulan  lalu

Pendamping dari Kesbangpol Konawe: Doni Sudah Dinyatakan Lolos, Banyak Saksi

672 redaksi

Ia menambahkan, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, Bawaslu mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi landasan pelembagaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu atau JDIH Bawaslu.

“JDIH Bawaslu merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum dan informasi hukum yang terintegrasi di Bawaslu Sultra hingga Bawaslu kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut penanggungjawab tim pengelola JDIH Bawaslu Sultra ini menjelaskan, dengan melalui JDIH publik dapat mengakses segala dokumen hukum dan informasi hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu secara mudah, lengkap, dan akurat.

“Karena hanya dengan bermodalkan gadget smartphone, publik dapat mengetahui segala produk hukum pengawasan pemilu yang diproduksi dan didistibusi secara terbuka dengan mengakses laman jdih bawaslu,” jelasnya.

“Bahkan, segala produk hukum pengawasan pemilu tersedia pada JDIH Bawaslu serta akurat karena produk hukum yang ditayangkan pada JDIH Bawaslu merupakan dokumen hukum yang telah melalui tahap verifikasi sehingga kebenaran akan suatu dokumen hukum yang telah tayang pada JDIH Bawaslu merupakan dokumen hukum yang resmi dan dapat dipercaya keabsahannya,” pungkasnya.