Wakatobi Jadi Tuan Rumah GTRA Tahun 2022, Ir. Hugua Bangun Optimisme Semua Pihak
Wakatobi, Britakita.net
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi II, Ir. Hugua mendukung penuh pelaksanaan Rapat Koordinadi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2022 di Kabupaten Wakatobi.
Dimana, Wakatobi sebagai tuan rumah, merupakan momentum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemkab).
“Saya mantan Bupati Wakatobi dua periode yang kini jadi mitra kerja Kementerian ATRBPN di Senayan, ditambah Bupati Wakatobi adalah sebuah momentum yang meyakinkan kita dan hampir dipastikan kehadiran Presiden RI di Wakatobi Maret tahun depan,” ucapnya, saat mendampingi kunjungan kerja Wamen ATRBPN di Wakatobi, Rabu, 22 Desember 2021.
Hugua, tentunya momentum GTRA akan saling berkaitan dengan status Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional yang hingga kini belum pernah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo.
“Untuk membuat komitmen bahwa segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan nanti. Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra mengambil tanggung jawab untuk mendanai,” ungkap Hugua.
Menurut Hugua, masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya masyarakat Wakatobi patut berbangga bahwa momentum itu ditemukan saat pertemuan empat tokoh di atas. Dimana beberapa jam sebelumnya, rencana itu hampir gagal karena meragukan segala akomodasi dan masalah-masalah infrastruktur lainnya.
Hugua, dengan optimisnya meyakinkan jika Wakatobi bukan kali pertama akan menjadi tuan rumah pelaksanaan event nasional. Karena saat menjabat Bupati Wakatobi dua periode. Beberapa kali event nasional hingga internasional telah sukses diselenggarakan di Wakatobi.
Diantaranya, Wakatobi menjadi tuan rumah pelaksanaan Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara, 1 – 3 Desember 2008. Di masa itu bersamaan dengan dibukanya Bandar Udara Matahora Wakatobi.
Wakatobi juga saat Hugua menjabat Bupati dua periode sukses menjadi tuan rumah pertemuan Bupati dan Wali Kota enam Negara CTI. Dihadiri delegasi dari Enam negara CTI pernah berkumpul di Wakatobi 19 Mei 2011 silam.
Disamping itu juga pada bulan September 2015 dilaksanakan Asia- Pacific “ local Government voices toward habitat III an a New Urban Agenda “ yang dihadiri oleh 178 Bupati/ walikota dang gubernur Asia pasifi serta ratusan delegasi lainya .
Masih banyak catatan pelaksanaan event internasional dan nasional di Kabupaten Wakatobi. Sehingga membuat Hugua merasa berkewajiban untuk meyakinkan semua pihak termasuk Kementerian ATRBPN untuk tidak menjadikan alasan bahwa infrastruktur di Wakatobi belum menjamin.
“Saya selaku Ketua PHRI Sultra dan Ketua GIPI yang berkaitan dengan hotel dan industri pariwisata. Saya hampir pastikan bahwa infrastruktur di Wakatobi telah siap. Olehnya itu, Hugua berani meyakinkan Wmen ATRBPN dan Gunernur Sultra melalui sisi industri pariwisata bahwa telah siap,” Hugua, dengan semangat menjelaskan.
Hugua, berpandangan pelaksanaan rakor GTRA 2022 nanti merupakan kebangkitan Wakatobi untuk kembali menggeliat dan menggetarkan dunia. Kehadiran Presiden RI akan memberikan rahmat untuk kesejahteraan masyarakat Wakatobi.
Karena kehadiran Presiden RI, disamping forum GTRA. Tapi juga di forum itu, isunya Presiden harus merencanakan rehabilitasi terumbu karang di pusat segi tiga karang dunia dimana dihuni enam negara. Dan pusatnya di Wakatobi Indonesia.
“Maka kehadiran Presiden di Wakatobi akan memberikan secara simbolis rehabilitasi atau penanaman coral (terumbu karang). Dan juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Presiden bahwa Indonesia simbol negara kelautan. Memberikan simbol kepada dunia bahwa Indonesia tidak setengah-setengah menurunkan emisi karbon. Tapi betul-betul sebuah komitmen berkaitan dengan lingkungan yang mendukung gerakan reforma agraria,” jelas Hugua.
Hugua, menjelaskan reforma agraria mensingkronkan seluruh kepentingan berkaitan dengan ruang dan tanah. Sehingga rezim kehutanan, masyarakat, batas-batas antara hutan dan sebagainya tidak lagi tumpang tindih tapi selalu koordinasi.
“Aspek lainnya juga, yakni komunitas suku Bajau di Wakatobi sebagai komunitas Bajau terbesar di dunia yang selama ini jadi suku terapung dan tidak punya hak akan dipikirkan. Agar berhak mendapatkan sertifikat atas hak wilayah yang ditempatinya. Sehingga momentum ini penting untuk kepastian hukumnya. Forum nanti juga sebagai sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius mengurangi emisi karbon. Jadi ini adalah momentum yang hampir diyakini,” tutup Hugua.
Laporan: Adhy/Editor: Komar
Editor :
Pos terkait
Tidak ada komentar