Kontraktor di Kendari Tuntut Keadilan Keuangan di Pemkot Kendari

Kendari, Britakita.net

Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Pilar Keadilan Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota Kendari pada hari Senin (22/4/2024).

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pelunasan utang APBD tahun 2023 yang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Kendari kepada pihak ketiga.

Para demonstran, dipimpin oleh Ketua Forum Sentral pihak ketiga Kota Kendari, Qomarullah, menyerukan agar Pj Walikota Kendari mundur dari jabatannya.

Menurut mereka, Walikota dianggap tidak memiliki niat untuk menuntaskan kewajiban pembayaran kepada kontraktor, yang berakibat pada terganggunya kesejahteraan hidup masyarakat.

“Dari proses yang ada, kami seharusnya menerima pembayaran setelah serah terima pekerjaan. Namun, ketika sampai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diolah menjadi Surat Perintah Pencairan Dana, prosesnya terhenti. Alasan yang diberikan adalah tidak adanya dana, sementara pihak lain telah menerima pembayaran sebesar 95%,” ungkap Qomarullah.

Demonstran juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk memberikan penilaian ‘disclaimer’ terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023 Kota Kendari karena dianggap gagal menyelesaikan masalah pembayaran ini.

Selanjutnya, mereka meminta Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk mengevaluasi kembali posisi Pj Walikota Kendari sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tersebut.

Di sisi lain, Asisten II Pemkot Kendari, Jahuddin, menyatakan belum mengetahui detail masalah tersebut.

“Saya belum tahu item mana yang belum dibayar. Saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pj Walikota Kendari agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Jahuddin.

Dianggap tidak bisa memberikan kepastian, massa aksi selanjutnya menuju DPRD Kota Kendari. Dan bila tak ada tanggapan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

Untuk diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum dibayarkan dan menjadi tuntutan massa aksi, diantaranya penataan halaman Kali Kadia, Jalan Buburanda Kelurahan Korumba dengan anggaran sekitar Rp745 juta, serta rehab Kantor Kejaksaan.