Kembangkan Jiwa Persatuan Masyarakat, Yusran Silondae Bersama PWRI Gelar RDP

Kendari, Britakita.id

Patut diapreasi kinerja senator asal Sultra Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si yang bekerjasama dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Provinsi Sultra menggelar dengar pendapat (RDP), di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Sultra dengan mengangkat tema “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UU NKRI 1945”. Kegiatan tersebut diikuti ratusan orang dari berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yusran Silondae mengatakan, bahwa salah satu tujuan RDP sebenarnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian hasil RDP akan disampaikan atau diperjuangkan di senayan mendatang. Sesuai dengan UUD 1945 yakni Negara hendak mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Sebagai bangsa yang telah bersepakat hidup dalam satu ikatan politik (NKRI), semua komponen warga negara memikul tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Indonesia agar tetap berdiri tegak selama-lamanya.

“Para pendahulu rela mengobarkan semuanya untuk mengusir para penjajah di negeri ini, sehingga kita sebagai generasi penerus harus terus mempertahankannya,” jelas Anggota DPD RI dapil Sultra itu.

Bukan hanya itu, masih kata Yusran sapaan akrabnya, sebagai bangsa yang majemuk harus dapat dirawat melalui pembinaan jiwa persatuan dan kesatuan dengan meletakkan demokrasi sebagai sistem yang mejamin hak-hak sipil, politik dan ekonomi yang dibangun diatas prinsip kesetaraan, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui pendekatan pembinaan jiwa persatuan dalam sebuah konteks kebangsaan semua masyarakat indonesia harus mengakui keragaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, suku, ras maupun agama. Oleh karena itu pemerintah mendorong lahirnya kelompok kelompok civil society yang dapat berperan membangun harmoni dan kebersamaan ditengah kemajemukan bangsa.

“Saya yakin melalui lembaga lembaga kemasyarakatan dan tak terlepas bantuan semua pihak, maka semua itu akan terwujud,” papar mantan Pj. Gubernur Sultra itu.

Ia menghimbau seluruh komponen pemerintah medorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kerukunan bagi segenap bangsa Indonesia. Kemudian mendorong konsistensi Negara dalam penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan dengan memegang teguh Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai payung besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Sistem ketatanegaraan itu merupakan implimentasi dari UUD 1945 dalam rangka memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI,” tutup Ketua PWRI Sultra itu. (dam/bk)