Dugaan Pungli Website Desa, Bupati dan Ketua DPRD Konut Disebut Ikut Terlibat

Jakarta, Britakita.net

Ratusan Mahasiswa Yang tergabung Dalam Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Muda Nusantara (DPP RMN) Menyambangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (kejagung RI) Rabu (7/8/2024).

Aksi yang dilakukan Adanya temuan Pungutan Liar (Pungli) pada Program Pengadaan Website Profil Desa Pada tahun 2017-2018 yang Merugikan Negara hingga 5,6 Miliar.

Melalui Kordinator Aksi DPP RMN Irjal Ridwan Mengatakan Bahwa dari 156 Desa 11 Kelurahan Di Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang sudah melakukan Pembayaran Berpariasi untuk  Pembuatan Profile Desa, ada 145 Desa Yang menjadi korban Pungli diduga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut.

Dalam kasus Tersebut Diduga beberapa Petinggi Pemkab Konut salah satunya Bupati Dan Ketua DPRD Konut terlibat dalam kasus pungli yang merugikan negata hingga 5,6 miliar

“Pengadaan tersebut sangat Aneh karna dari 156 Desa 11 Kelurahan di kabupaten konawe utara Ada 145 Desa Yang tidak terdaftar Website Profil Desa sehinggah pengadaan Tersebut Diduga Fiktif” Ucap Irjal

Lanjut Irjal Ridwan Mengatakan bahwa Kasus Gurita Pemkab Konut Diduga Pengadaan Website Profil Desa Tahun 2017-2018 Penggunaan Anggaran Covid 19 Ditahun 2020 Serta Tidakk Pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) Konut dalam skandal kasus korupsi pertambangan nikel Konsesi IUP PT.Antam Tbk (Blok Mandiodo)

Namun saat ini kami pokus pada kasus Program Website Profil Desa, kasus lainnya Akan kami laporkan apabila kasus website desa sudah tuntas.

Sementara itu Humas Kejagung RI, Ratna  saat menerima aduan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rumpun Muda Nusantara menuturkan bahwa pihaknya akan segera menidaklanjuti laporan aduan tersebut

“Laporan aduan dari DPP Pemuda Nusantara akan segera saya sampaikan kepada pimpinan, selanjutnya akan kami koordinasikan kepada teman-teman ketika ada hal yang perlu dilengkapi”, tuturnya.