DPRD Menolak Perjalanan Dinasnya Dipangkas Untuk Covid-19, BPKAD: Tidak Urus Tetap Kami Potong

Bombana, Britakita.id

Dewan Perwakilan Daerah Bombana (DPRD) Kabupaten Bombana menolak saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana akan memotong perjalanan Dinasnya sebanyak 50 persen. Dimana pemotongan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Meteri yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Dimana hal tersebut tertuang dalam Surat Nomor 119/2813/ SJ, Nomor 177/KMK.07/2020.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bombana, Darwin Ismail saat ditemui diruangannya, yang mengatakan sempat ada tarik ulur saat BPKAD akan melakukan pemotongan perjalanan Dinas Dewan. Dimana pihak Anggota DPRD Bombana menolak saat pihak Pemkab akan memberlakukan menerapkan SKB dua Menteri.

“DPRD awalnya menolak saat kami akan potong perjalanan Dinasnya sebanyak 50 persen untuk dirasionalisasikan ke dana penanganan Covid-19. Karena seluruh OPD jajaran Pemkab Bombana sudah dipotong anggaran semua itemnya, yang tertera dalam SKB dua Menteri sebesar 50 persen,” katanya.

Lanjut Darwin pihaknya pun harus bulak balik sebanyak tiga kali melakukan pertemuan dan rapat bersama anggota DPRD Bombana untuk menyisipkan anggaran perjalanan Dines Dewan yang akan disispkan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bombana.

” Sampai tiga kali saya pulang baik ke DPRD untuk melakukan pemotongan sesuai amanah Pemerintah Pusat. Dan mereka masih menolak, dan akhirnya tetap kami lakukan pemotongan meskipun mereka menolak karena ini kebijakan pemerintah pusat kami hanya menyampaikan bahwa ada rasionalisasi. Jadi meskipun mereka protes tidak urus tetap kami potong kami juga melakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Mantan pegawai Inspektorat Pemkab Bombana itu menambahkan bahwa hingga kini sesuai amanah SKB dua Menteri tersebut, Pemkab Bombana telah mengumpulkan Rp 48 miliar anggaran yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 hingga pasca Covid-19 selesai.

“Semua sudah kami potong, dan anggarannya sudah ada. Dan untuk DPRD juga sudah kami potong, kalau mereka mau intervensi tidak ada urusan dengan kami yang jelas kami sudah sampaikan bahwa ada SKB mau setuju atau tidak bukan urusan kami tetap kami potong,” tutupnya.

Laporan: Fendi

Editor: Ruddi