DPR Tak Sepakat BNPB Di Bawah Kemenkopolhukam
Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bawah naungan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
Alasannya, selain membuat kinerja BNPB semakin birokratis, rencana tersebut dia perkirakan tidak akan mendorong kinerja BNPB lebih maksimal.
“Saya termasuk yang mengkritik ketika BNPB hendak ditempatkan di bawah Kemenkopolhukam. Mohon maaf saja pak, saya kira itu tidak akan memperkuat (BNPB),” kata Sodik Mujhahid, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei beserta jajaran, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2019).
Padahal lanjut Sodik, ada hal lain yang lebih relevan dalam upaya meningkatkan budaya tanggap bencana di Indonesia, daripada sekedar menempatkan BNPB di bawah naungan Kemenkopolhukam.
Dia tegaskan, paradigma pemerintahan Indonesia mengenai bencana masih seputar tanggap darurat, seharusnya pemerintah bisa fokus dalam membuat masyarakat sadar dan waspada bencana.
Karena itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh BNPB dalam rangka membuat masyarakat sadar bencana, hal itu perlu dilakukan secara stimultan.
“Tapi syaratnya dimulai dengan paradigma baru, anggaran baru, termasuk kewenangan dan kekuatan organisasi BNPB. Jangan hanya membantu bencana ketika terjadi, tapi bantu proses mitigasi,” pungkas politikus Partai Gerindra itu.
Editor :
Pos terkait
Tidak ada komentar