Dinilai Tidak Beretika, GEMIB Minta Mendagri Copot Pj Bupati Mubar

Kendari, Britakita.net

Terkait adanya dugaan keberpihakan Pj Bupati Muna Barat (Munar), Bahri kepada salah satu calon presiden RI dan dugaan penggelumbungan data kemiskinan subsidi sembako pada operasi pasar murah, Gerakan Mahasiswa Indonesia Berdaulat (GEMIB) desak Presiden & Mendagri Segera evaluasi hingga mencopot Pj Bupati Mubar

Kordinator Pusat Gerakan Mahasiswa Indonesia Berdaulat (GEMIB), Awaludin Sisila Menyoroti perilaku etika publik dari Pj Bupati Mubar yang sangat di sayangkan karena terdapat dugaan memihak di salah satu calon presiden RI. Padahal sangat jelas telah di atur agar ASN yang di beri amanah agar tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Selain terang terangan dalam memperlihatkan keberpihakanya terhadap salah satu calon presiden RI yakni Ganjar Pranowo kami juga telah melakukan investigasi soal dugaan kebohongan publik Pjterkait Data Kemiskinan Mubar tahun 2023,” katanya.

Lebih jelas Awal Juga menyampaikan bahwa terdapat dugaan Penggelembungan Data Kemiskinan terkait Subsidi Sembako Pada Operasi Pasar Murah dimana Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Mubar itu 11rb an, sedangkan pernyataan PJ Mubar di media katax penduduk miskin Mubar 30 ribuan

“Karna itu dimaksudkan untuk pendataan operasi pasar murah maka Subsidi terkait komoditi tadi ada terdapat dugaan penggelembungan data penerima Karna yg miskin menurut BPS 11 ribuan Sedang Pj Mubar katanya 30 ribuan. Patut diduga ada kebohongan, apalagi disampaikan diruang publik Mana yg benar, jikalau semisal hanya kisaran 11 ribuan data yang real maka di kemanakan anggaran bansos yang kisaranya 19.000an artinya data penduduk Miskin di Muna Barat ini tidak Konsisten, maka dari itu patut untuk di periksa,” Imbuhnya.

Awal juga menegaskan bahwa efek dari keberpihakan Pj Bupati Muna Barat dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik bahkan bisa berdampak buruk bagi daerah karena konsenya hanya fokus utk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan lebih parahnya lagi bisa menimbulkan Kolusi,Korupsi bahkan Nepotisme (KKN) di dalam sistem pemerintahan.

Jelas dalam pengangkatan Pj kepala daerah itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus di perhatikan,demi menumbuhkan pemerintahan yang bersih (clean government) tentunya melalui tata kelola atau manajemen kepemerintahan yang baik (good governance).

“Kami juga dari GEMIB sedang mempersiapkan untuk melakukan aksi besar – besaran di Istana Negara, Kemendagri, dan Di Bawaslu RI demi mendukung pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) serta meminimalisir adanya keberpihakan di dalam tubuh pemerintah Muna Barat, Untuk Itu kami sangat Berharap Agar segera di lakukanya Evaluasi PJ Bupati Muna Barat,” tegasnya.